Transformasi Tata Kelola Kelapa Sawit Berkelanjutan Di Tingkat Daerah: Studi Kebijakan Rad-Ksb Provinsi Jambi

Abstrak

Pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia menghadapi tantangan keberlanjutan yang kompleks, meliputi rendahnya produktivitas pekebun swadaya, keterbatasan legalitas lahan, serta kepatuhan terhadap standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Di Provinsi Jambi, kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) sebagai instrumen penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas petani, dan perbaikan rantai pasok. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah implementasi kebijakan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) di Provinsi Jambi sebagai instrumen penguatan tata kelola usaha kelapa sawit. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik, melalui wawancara aktor kunci, kuesioner, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sumber daya (3,8) dan struktur birokrasi (3,5) berada pada kategori baik, didukung oleh ketersediaan penyuluh dan forum multipihak, sedangkan komunikasi (2,7) dan disposisi pelaksana (2,6) masih cukup akibat rendahnya literasi regulasi petani dan penempatan SDM yang belum sesuai kompetensi. Kesenjangan legalitas lahan juga masih tinggi sehingga menghambat sertifikasi ISPO. Disimpulkan bahwa efektivitas RAD-KSB memerlukan integrasi data spasial, digitalisasi komunikasi, penyederhanaan birokrasi, serta penguatan kapasitas dan insentif pelaksana guna mewujudkan tata kelola sawit berkelanjutan di tingkat daerah.